CIREBON, bidikkriminalnews.co.id, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kembali diguncang insiden serius. Belum tuntas perhatian publik terhadap kasus dugaan keracunan makanan dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Harjamukti, insiden serupa kembali terulang di SD Kalitanjung, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, pada 9 November 2026.
Berdasarkan laporan sementara, sekitar 60 anak mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan yang didistribusikan melalui program MBG. Angka ini masih bersifat sementara dan memerlukan konfirmasi resmi lebih lanjut dari pihak sekolah, fasilitas kesehatan, serta instansi terkait.
Berulangnya kasus ini memicu keprihatinan mendalam serta kritik keras dari para wali murid. Insiden ini membuktikan adanya celah besar dan kelemahan mendasar dalam standar keamanan pangan, kualitas pengolahan, hingga pengawasan operasional dapur SPPG di Kota Cirebon.
Keselamatan anak jangan dikorbankan untuk kepentingan bisnis,
Perwakilan wali murid menyampaikan kemarahan dan kekecewaannya atas insiden yang terus berulang tanpa adanya perbaikan sistemik yang nyata.
”Peristiwa seperti ini sudah berkali-kali terjadi di Kota Cirebon. Wali murid meminta Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD segera mengambil tindakan nyata. Jangan sampai keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa justru dikorbankan akibat lemahnya pengawasan,” tegas perwakilan wali murid, wali murid menilai penanganan pasca-kejadian saja tidak cukup.
Pemerintah didesak untuk memprioritaskan langkah pencegahan yang ketat, mulai dari pemeriksaan kelayakan dapur dan higienitas fasilitas SPPG.
Pengawasan ketat terhadap kualitas bahan baku.
Standar proses memasak, penyimpanan, hingga jalur distribusi makanan ke sekolah-sekolah
Selain itu, muncul pula sorotan mengenai dugaan konflik kepentingan, di mana SPPG yang mendistribusikan makanan tersebut diisukan memiliki keterkaitan kepemilikan dengan istri salah seorang anggota DPRD Kota Cirebon. Isu ini menuntut klarifikasi transparan agar tidak memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
Transparansi Anggaran dan Peran Ahli Gizi Dipertanyakan
Mengingat program MBG menggunakan anggaran negara dalam jumlah yang masif, transparansi dan akuntabilitas mutlak dikedepankan agar tidak menjadi celah penyimpangan atau praktik korupsi kelompok tertentu.
Wali murid juga mempertanyakan efektivitas tenaga ahli gizi dalam struktur pelayanan SPPG. Keberadaan profesional gizi dinilai tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas, melainkan harus dibuktikan melalui pengawasan langsung terhadap keamanan dan kelayakan menu yang dikonsumsi oleh para siswa.
”Program yang digadang-gadang sebagai program nasional untuk meningkatkan gizi anak jangan sampai justru lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Jangan sampai keberadaan SPPG hanya menjadi ladang penghasilan bagi kelompok tertentu yang memanfaatkan program demi keuntungan pribadi,” tambahnya.
Pemkot dan DPRD Jangan Diam!
Berulangnya insiden ini harus menjadi alarm keras (early warning) bagi Pemkot Cirebon dan DPRD Kota Cirebon. Masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar pernyataan keprihatinan, melainkan tindakan konkret.
Mengusut tuntas penyebab kejadian, menguji sampel makanan, dan mempublikasikan hasil investigasi secara transparan kepada publik.
Evaluasi Operasional SPPG segera meninjau ulang seluruh izin dan kelayakan operasional dapur SPPG yang bermasalah.
DPRD Kota Cirebon dituntut proaktif mengawasi pelaksanaan program dan menindaklanjuti segala bentuk dugaan konflik kepentingan.
Program MBG seharusnya menjadi jembatan emas menuju generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas, bukan justru menghadirkan ketakutan bagi orang tua setiap kali anak-anak mereka berangkat ke sekolah.
Keselamatan siswa adalah harga mati yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis maupun kelalaian birokrasi. (*)
