BATAM – Polemik sistem pengelompokan kesejahteraan berbasis Desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) mendapat sorotan keras dari insan pers.
Kepala Divisi Humas dan Publikasi DPP Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa), Dedek Wahyudi,C.PS., C.JI.,C.LWI, secara tegas meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan Kementerian Sosial RI untuk segera menghapus sistem desil.
Menurut Dedek, sistem desil yang saat ini digunakan sebagai acuan data kemiskinan justru menimbulkan kericuhan dan kegaduhan di tengah masyarakat bawah.
“Atas nama masyarakat kecil, saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo, DPR RI, juga Kementerian Sosial agar menghapus desil-desil itu. Karena akan membuat ricuh dan gaduh di masyarakat,” tegas Dedek Wahyudi di Batam, Senin (01/11/2026).
DESIL TIDAK AKURAT, BIKIN WARGA SALING CURIGA
Dedek menjelaskan, pengelompokan masyarakat miskin dari Desil 1 hingga Desil 10 seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Banyak warga yang jelas-jelas tidak mampu justru masuk kategori tidak layak, sementara yang mampu malah mendapatkan bantuan.
Kondisi ini, kata dia, memicu kecemburuan sosial, konflik antar warga, bahkan warga dengan perangkat RT/RW.
“Data dari atas itu sering meleset. Yang di lapangan jadi korban. Warga jadi saling curiga, RT/RW yang disalahkan padahal mereka tidak dilibatkan dalam pendataan,” ujarnya.
SOLUSI: KEMBALIKAN PENDATAAN KE RT/RW
Sebagai solusi konkret, aktivis pers yang juga Ketua DPC LSM KPK-RI Kota Batam ini menyarankan agar pemerintah kembali menggunakan metode pendataan manual yang lebih humanis dan akurat.
“Jika pemerintah ingin mendata masyarakat tidak mampu atau miskin, cukup gunakan pencacah di masing-masing kecamatan, kelurahan, juga perangkat RT dan RW,” sarannya.
Menurutnya, perangkat RT/RW adalah pihak yang paling tahu dan paling paham akan kondisi riil warganya. Mereka hidup berdampingan setiap hari dan mengetahui secara pasti siapa yang layak dibantu dan siapa yang tidak.
“Libatkan RT/RW. Mereka yang lebih tahu kondisi warganya. Jangan pakai sistem desil yang dari pusat yang datanya sudah usang dan tidak pernah diverifikasi ke bawah,” pungkas Dedek.
Ia berharap aspirasi ini didengar oleh pemerintah pusat agar penyaluran bansos ke depan lebih tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan gejolak sosial.
Red
