KUNINGAN, bidikkriminalnews.co.id, – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Gabungan Ormas/LSM Peduli Kuningan (GO-PEKA) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kuningan, Rabu (11/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk periode tahun 2019 hingga 2025.
Dalam aksi tersebut, salah satu elemen organisasi yang turut hadir adalah LSM PENJARA INDONESIA DPC Kabupaten Kuningan, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC, Andi Tato. Kehadiran organisasi tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum di Kabupaten Kuningan.
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan, transparansi proses hukum, serta harapan agar penanganan perkara dapat berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Massa aksi mulai memadati lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi berharap dapat berdialog secara langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.Hum.
Namun, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan belum dapat menemui massa aksi pada hari tersebut karena adanya agenda kedinasan di Kota Cirebon.
Setelah berlangsungnya penyampaian aspirasi dan komunikasi antara perwakilan massa dengan pihak Kejaksaan, sekitar pukul 15.00 WIB, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kuningan, Dimas Satria Putra, S.H., M.H., hadir mewakili Kepala Kejaksaan Negeri untuk memberikan penjelasan kepada peserta aksi.
Dalam kesempatan itu, pihak Kejaksaan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena Kepala Kejaksaan Negeri belum dapat hadir secara langsung.
Sebagai tindak lanjut komunikasi tersebut, Kasi Pidsus menyampaikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan dijadwalkan menerima dan menemui perwakilan massa aksi pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB.
Kesepakatan waktu pertemuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam komunikasi antara pihak Kejaksaan dan peserta aksi. Massa GO-PEKA pun menyampaikan rencana untuk kembali menggelar aksi lanjutan atau gelombang kedua pada tanggal yang sama.
Ketua LSM PENJARA INDONESIA DPC Kuningan Ajak Semua Pihak Tetap Kondusif
Ketua LSM PENJARA INDONESIA DPC Kabupaten Kuningan, **Andi Tato**, dalam pesannya mengajak seluruh peserta aksi agar tetap menjaga kondusivitas, mengedepankan sikap santun, serta menyampaikan aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab.
Menurutnya, perjuangan mengawal proses penegakan hukum harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, persatuan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Ia juga berharap pihak Kejaksaan Negeri Kuningan dapat bersikap kooperatif dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam memberikan penjelasan dan informasi terkait perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum.
“Yang terpenting, kita harus tetap menjaga kondusivitas dan mengedepankan sikap kooperatif. Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan untuk mengawal aspirasi masyarakat agar mendapatkan perhatian dan kejelasan. Kami berharap pihak Kejaksaan juga dapat membuka ruang komunikasi yang baik, kooperatif, dan memberikan penjelasan secara transparan sesuai aturan hukum yang berlaku,” demikian pesan yang ingin disampaikan Ketua DPC LSM PENJARA INDONESIA, Andi Tato.
Kehadiran berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM PENJARA INDONESIA DPC Kabupaten Kuningan, menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian publik terhadap pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. (*)
