INDRAMAYU, bidikkriminalnews.co.id, – Ratusan warga Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa. Massa mendesak Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mundur dari jabatannya terkait dugaan penimbunan bantuan pangan berupa beras pemerintah yang mencuat beberapa bulan lalu.
Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) tersebut menjadi bentuk kekecewaan warga terhadap penanganan kasus yang dinilai perlu diusut secara menyeluruh dan transparan.
Dalam orasinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak agar dugaan penimbunan bantuan pangan beras diusut hingga tuntas. Kedua, meminta Inspektorat Kabupaten Indramayu bersikap objektif dalam menangani perkara tersebut. Ketiga, mendesak Bupati Indramayu memberikan sanksi kepada kepala desa apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
Koordinator aksi, Nanang Khaerul, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bertujuan mendorong seluruh pihak terkait mengawal proses penanganan kasus dugaan penimbunan beras bantuan pemerintah.
Ia juga meminta agar pihak-pihak di lingkungan pemerintah desa yang diduga terlibat segera mendapatkan kejelasan status berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kasus ini harus dikawal bersama. Kami mendesak agar persoalan dugaan penimbunan beras bantuan pemerintah diusut tuntas dan semua pihak yang diduga terlibat mendapat kejelasan status,” tegasnya.
Dalam orasinya, massa menyampaikan kekecewaan karena bantuan sosial seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima.
Warga juga menyoroti informasi bahwa sejumlah anak yatim disebut tidak menerima bantuan tersebut. Kondisi itu semakin memicu tuntutan agar penyaluran bantuan pangan diperiksa secara menyeluruh, termasuk memastikan siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana proses distribusinya.
“ Masyarakat kecewa. Seharusnya bantuan sosial tersebut diberikan kepada warga yang berhak menerima bantuan,” ujar salah seorang peserta aksi.
Sebagai simbol kekecewaan terhadap penanganan persoalan tersebut, massa meletakkan sebuah keranda di kantor desa. Keranda itu dimaknai sebagai simbol matinya keadilan menurut pandangan para demonstran.
Aksi juga diwarnai penandatanganan pernyataan oleh sejumlah warga sebagai bentuk protes terhadap jajaran Pemerintah Desa Sukajati, termasuk kuwu, BPD, sekretaris desa, dan bendahara desa.
Pihak Pemerintah Desa Sukajati dalam aksi tersebut diwakili Camat Haurgeulis, Rory Firmansyah. Ia menerima aspirasi dan tuntutan yang disampaikan para demonstran.
Rory menyampaikan bahwa dugaan kasus tersebut telah mendapatkan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Indramayu. Ia meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada instansi berwenang.
Terkait tuntutan pencopotan Ketua BPD, yang menurut informasi warga merupakan suami kepala desa, Rory mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Pernyataan itu menjadi salah satu poin yang ditunggu warga, terutama mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kejelasan langkah pemerintah daerah dalam merespons tuntutan masyarakat.
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sekitar 200 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan aksi. Personel tersebut berasal dari Polres Indramayu, jajaran Polsek setempat, serta TNI.
Kapolsek Haurgeulis, AKP Saefullah, S.H., M.A., menyampaikan bahwa kegiatan unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Ia mengapresiasi sikap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Sukajati.
“Terima kasih sudah menyampaikan aksi dengan tertib dan kondusif,” ujarnya. (***)
Dugaan Penimbunan Beras Bansos: Warga Sukajati Desak Ketua BPD Mundur dan Kasus Diusut Tuntas
