Indramayu, bidikkriminalnews.co.id — Aksi protes damai yang dilakukan oleh seorang aktivis bernama Urip Triandri atau yang biasa di panggil bang UT, pada Kamis, 26 Juni 2025 di Jakarta, menuntut agar Wakil Bupati Indramayu, Saefudin, diusut atas dugaan korupsi dan tindak kekerasan terhadap warga, justru berujung pada aksi intimidasi yang menghebohkan.
Pada Senin (30/06/2025), insiden mengejutkan terjadi di depan pintu samping sebelah barat Gedung DPRD Indramayu, Ut mengaku mendapat perlakuan kasar dari pria bernama Acong, yang diketahui adalah supir pribadi Wakil Bupati Saefudin.
“Saya dirangkul saat keluar dari gedung DPRD oleh Acong. Begitu keluar, saya di paksa duduk di meja penerima tamu dan rangkulan Acong semakin keras terasa di leher sampai saya berontak sembari berusaha melepaskan tangannya dari bahu karena rangkulannya berubah menjadi cekikan, sembari mengucapkan nada ancaman ke saya”, Jelas Ut.
Tak hanya itu Ut juga menambahkan keterangan kepada awak media dalam kejadian tersebut.
“setelah cekikan terlepas dari leher, saya pun menanyakan ke Acong maksud dari cekikan itu, dan tiba-tiba Acong dengan sengaja mendorong saya dengan bahunya beberapa kali sampai saya mau terjatuh di teras sembari berkata “ kalau kamu pengen jadi jagoan sok sama saya” dengan raut muka yang terlihat jelas penuh dengan emosi dan selalu mengulang kalimat “Kalau mau jadi jagoan yang hebat, jangan kagok, kalau mau menjatuhkan sekalian jangan tanggung-tanggung.” Jangan macam-macam! Itu (Wabup) majikan saya’,” tambah Ut dalam keterangannya.
Hingga saat ini belum diketahui apakah tindakan brutal Acong atas perintah langsung dari Wakil Bupati Saefudin atau merupakan aksi sepihak. Namun, publik mulai mempertanyakan integritas dan kepemimpinan Saefudin dalam mengendalikan lingkungan terdekatnya.
“Apakah ini wajah asli dari visi ‘Indramayu Reang’? Visi yang katanya menjanjikan rasa aman dan nyaman, tapi di baliknya justru ada kekerasan yang dilakukan orang dekat pejabat?” sindir Ut.
Ut juga menyuarakan desakan agar Saefudin memberikan klarifikasi terbuka serta meminta pertanggung jawaban atas tindakan orang dekatnya. Kasus ini sebagai ujian besar bagi Pemkab Indramayu, khususnya dalam menegakkan prinsip demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat. (Ahmad Fauzi)
