Cirebon, bidikkriminalnews.co.id – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Cirebon memadati halaman Gedung DPRD untuk melakukan aksi demo, Rabu (30/4). Mereka datang dengan satu tujuan, yakni menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum ditetapkan, meski sebagian dari mereka telah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintah.
Dengan mengenakan pakaian dinas dan membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, para honorer menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu spanduk berbunyi, “Kami honorer database BKN Dinas Pendidikan. Menuntut status R2 dan R3 agar cepat diselesaikan menjadi ASN PPPK di tahun 2025.”
Namun, unjuk rasa ini tidak hanya menyangkut persoalan administrasi. Lebih dari itu, aksi ini merefleksikan kegelisahan dan jeritan hati para honorer yang merasa diabaikan.
Baca Juga : Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Beri Apresiasi Peringatan Hari Tari Sedunia di Gegesik
“Ini bukan cuma soal PPPK. Ini tentang keadilan. Sampai kapan kami dieksploitasi? Kami bukan robot, kami manusia,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Dari barisan guru, terdengar suara-suara penuh luka. Mereka menceritakan bagaimana janji pemerintah selama ini hanya menjadi harapan kosong. Beberapa bahkan membawa kisah pribadi yang menggugah.
“Anak saya sampai meninggal, Pak. Kami makan janji terus. Anak didik kami sudah jadi polisi, jadi dokter. Tapi kami sendiri masih belum jelas nasibnya,” ucap seorang guru sambil menahan air mata.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon, Anton, menyebut aksi ini sebagai bentuk ultimatum terhadap pemerintah daerah dan DPRD agar tak lagi menunda penyelesaian masalah.
“Kami bisa saja santai di tempat adem, tapi kami ke sini karena kami muak digantung terus. Kami hanya minta hak kami yang sudah lama dijanjikan,” ujarnya tegas.
Selain meminta kejelasan status, para honorer mendesak agar sisa sekitar 300 formasi ASN PPPK tahun 2024 diberikan kepada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Jika nantinya formasi tersebut diubah menjadi skema paruh waktu, mereka meminta agar upah yang diterima minimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Isu ketimpangan gaji juga menjadi sorotan. Para guru mengaku masih menerima penghasilan yang jauh dari layak, bahkan tak sampai sejuta rupiah per bulan.
“Katanya pendidik bangsa. Tapi gaji di bawah sejuta, bagaimana kami bisa fokus mengajar? Kami juga punya anak, punya keluarga,” ungkap seorang guru lainnya.
Dalam orasinya, para honorer juga menyinggung soal anggaran daerah dan mempertanyakan pemanfaatan sisa formasi yang dinilai belum maksimal. Hal ini menjadi sorotan mengingat Kabupaten Cirebon memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.
Saat aksi berlangsung, DPRD tengah menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024. Para peserta aksi menuntut Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta pimpinan daerah lainnya segera menemui mereka dan memberikan kepastian.
“Kami tidak akan membubarkan diri sebelum ada jawaban yang jelas dan berpihak pada kemanusiaan. Kami di sini bukan mengancam. Kami hanya menuntut keadilan,” ujar Anton menutup orasinya.
Penulis : Red
Editor : Red
