Jakarta, bidikkriminalnews.co.id, – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkap keinginannya agar Jakarta memiliki ekosistem keamanan sosial berbasis masyarakat seperti pecalang di Bali.
Rano menyebut, keberadaan penjaga lingkungan dari kalangan warga bisa menjadi solusi untuk mencegah konflik sosial dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama menjaga keamanan kota.
“Saya selalu berusaha mengadaptasi hal-hal baik. Mohon izin, Bali memiliki kegiatan yang luar biasa yang disebut pecalang. Saya ingin meniru itu di Jakarta. Dulu Jakarta juga punya sistem seperti ini,” kata Rano dalam sambutannya di acara dialog silaturahmi ulama, pemerintah daerah, dan Polri, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2025).
Menurut Rano, jika Jakarta memiliki pecalang yang aktif di masyarakat, mereka bisa berperan untuk meminimalisasi konflik di masyarakat seperti saat kejadian kerusuhan pasca demo di Jakarta pada akhir bulan Agustus lalu.
“Coba bayangkan kalau Jakarta memiliki pecalang atau tokoh-tokoh masyarakat yang aktif menjaga lingkungan. Saya yakin, kejadian-kejadian seperti kemarin bisa kita redam,” tutur Rano.
Rano melanjutkan, jika dibentuk, pecalang Jakarta nantinya akan melibatkan masyarakat di tingkat bawah untuk ikut menjaga lingkungan sekaligus memperkuat jejaring sosial antar warga. Salah satu nama kelompok pecalang yang Rano usulkan adalah “Pamong Budaya”.
“Kita cari namanya nanti, tapi intinya kami ingin menciptakan ‘pecalang-pecalang’ Jakarta agar masyarakat di tingkat bawah bisa terlibat langsung dalam pembangunan dan penjagaan kota ini,” ujarnya.
Rano mengingat kembali peristiwa demonstrasi pada Agustus hingga awal September lalu yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan menguji ketahanan sosial warga. Ia mengatakan, kejadian itu menjadi titik balik lahirnya kampanye Jaga Jakarta, yakni gerakan yang berupaya merajut kembali semangat kebersamaan warga Ibu Kota.
“Pasca peristiwa tersebut, Jakarta berusaha merajut kembali semangat persatuan melalui kampanye kecil namun bermakna. Dari hasil dialog saya bersama Pak Gubernur, kami sepakat untuk menjaga semangat itu. Saya bilang kepada beliau, ‘Mas, saya minta izin, tagline Jaga Jakarta ini harus kita gunakan’,” tutur Rano.
Dari momentum itu, Pemprov DKI kemudian membentuk Posko Jaga Jakarta di setiap tingkatan, dari provinsi hingga kelurahan. Posko tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Gerakan Jaga Kampung juga digerakkan, melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, ulama, serta komunitas ojek daring dan relawan warga.
“Komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan dilandasi kepercayaan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian Jakarta,” kata Rano.
Selain itu, Rano menilai peran ulama dan tokoh lintas agama memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial Jakarta. Ia menyebut para ulama sebagai warasatul anbiya (pewaris para nabi) yang mampu menenangkan suasana dan meredam provokasi.
Menurut Rano, program Jaga Jakarta yang tengah dijalankan pemerintah provinsi tidak bisa berhasil tanpa dukungan tokoh masyarakat dan lintas agama.
“Ulama di sini bukan hanya ulama muslim saja, karena tokoh masyarakat dan tokoh agama dari berbagai keyakinan juga merupakan bagian dari ulama di agamanya masing-masing. Untuk itulah FKUB atau KUB dibentuk karena kekuatan kita justru ada pada perbedaan itu,” imbuhnya.(***).
