Indramayu, bidikkriminalnews.co.id– Para pemimpin organisasi pers dan forum wartawan di Indramayu telah menyuarakan empat poin krusial yang menjadi harapan utama komunitas jurnalis lokal kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.
Aspirasi ini disampaikan secara langsung dalam audiensi dengan Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, pada Jumat siang 11/7/2025, Agenda pertemuan yang diajukan oleh Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI) dalam dua minggu sebelumnya.
Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kemitraan antara insan media dengan Pemkab Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H. Syaefudin.
Baca Juga : Pemkab Indramayu dan KPK Perkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pertemuan penting ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan organisasi dan forum wartawan, dipimpin langsung oleh Ketua FKJI, Asnawi Day.
Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Tomi Susanto dan Sony Syahrony dari PWRI Jaya, Atim Sawano dari IWOI, Cutisna dari Join, Hendra Sumiarsa dari PWI, dan Chong Soneta yang mewakili Forum Kombes. Selain itu, beberapa wartawan medsos dan YouTuber seperti Aziz serta Waryono juga ikut serta.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan wartawan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan kepentingan jurnalis, terutama mengenai keberadaan Gedung Graha Pena Indramayu (GPI) yang sempat viral akibat adanya surat perintah pengosongan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman.
Berikut adalah rincian empat poin mendesak yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Indramayu:
Baca Juga : Waduh.!!! Setelah Gedung GPI, Kini Giliran Surat Pengosongan ke Gedung PDIP, Indramayu.
1. Mengembalikan Marwah Gedung Graha Pena Indramayu (GPI)
Harapan pertama yang paling dinantikan adalah pengembalian fungsi Gedung Graha Pena Indramayu (GPI) sebagai rumah bagi para jurnalis. Para wartawan mendambakan agar GPI dapat kembali menjadi pusat aktivitas, diskusi, dan kerja-kerja jurnalistik seperti sedia kala. Lebih dari itu, mereka menuntut adanya legalitas resmi yang jelas atas penggunaan gedung tersebut, memastikan keberadaan jurnalis di GPI memiliki payung hukum yang kuat dan berkelanjutan, terutama pasca-isu surat pengosongan yang sempat membuat resah.
2. Percepatan Pencairan Dana Berita Advertorial (ADV)
Poin kedua menyangkut keberlangsungan operasional media dan kesejahteraan jurnalis. Para pemimpin organisasi pers mendesak agar perintah pencairan dana untuk berita advertorial (ADV) segera dikeluarkan dan direalisasikan tanpa penundaan. Kelancaran pencairan ADV ini vital untuk menunjang roda ekonomi media lokal dan menjamin hak-hak jurnalis terpenuhi.
3. Jaminan Honorarium Kominfo Tanpa Revisi
Isu honorarium menjadi perhatian serius. Para pemimpin organisasi pers berharap honorarium dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mengalami revisi atau pemotongan. Stabilitas honorarium ini dianggap fundamental untuk menjaga motivasi, profesionalisme, dan dedikasi para wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.
4. Membangun Sinergi Kemitraan Kuat dengan Pemkab
Terakhir, para pemimpin organisasi pers menggarisbawahi pentingnya sinergi kemitraan yang kuat dan konstruktif dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Mereka berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Pemkab dalam menyukseskan program-program pembangunan, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial yang independen, demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H. Syaefudin.
Aspirasi ini bukan sekedar permintaan, melainkan cerminan komitmen para wartawan untuk berkontribusi secara nyata bagi kemajuan Indramayu.
Diharapkan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H. Syaefudin dapat merespons harapan ini dengan bijak, membuka babak baru kemitraan yang produktif antara pemerintah dan media.(AF)
