Jakarta, bidikkriminalnews.co.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) dan Organisasi Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) menggelar aksi unjuk rasa damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis (26/6/2025). Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Presiden Republik Indonesia di halaman Sekretariat Negara.
Dalam orasinya, para demonstran mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun langsung ke Kabupaten Indramayu guna menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dan 2023.
Massa menuding adanya praktik korupsi dalam pengelolaan APBD tersebut dan menuntut penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Mereka juga meminta aparat penegak hukum segera menangkap Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang diduga terlibat dalam skandal korupsi tunjangan perumahan DPRD tahun 2022.
Tak hanya itu, para pengunjuk rasa juga menuntut pertanggungjawaban dari Sekretaris Daerah (Sekda) Indramayu, Aep Surahman. Mereka mendesak agar yang bersangkutan segera diadili sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.
“Kami minta Presiden Prabowo turun langsung ke Indramayu, habisi mafia korupsi di sana! Tangkap para pelaku, adili sesuai hukum,” teriak salah satu orator aksi.
Rudi Lueonadi Ketua GAPURA juga menuntut Kejati Jabar yang di nilai mandul atas penangan kasus ini.
” Dengan ini kami menekankan kepada Bapak Persiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Sugianto untuk segera turun tangan habisi pelaku korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu yang di tangani Kejati Jabar saat ini mandul.” ucapnya.
Ketua PPPI, Niken Hariyanto juga meminta Bapak Persiden Prabowo yang mana telah menyatakan konsistennya untuk memberantas pelaku korupsi di Indonesia agar di berantas ke akar – akarnya.
“Kita menginginkan adanya perhatian dari pemerintah pusat ( presiden Prabowo ) yang mana beliau telah menyatakan akan konsisten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lewat program Asta cipta dalam hal ini di kabupaten Indramayu ada seorang wakil bupati yang patut di duga telah melakukan tindak pidana korupsi di waktu menjabat sebagai ketua DPRD tahun anggaran 2022 untuk itu lewat aksi ini kami pemuda peduli perubahan Indramayu meminta agar presiden Prabowo segera memberikan instruksi kepada menteri dalam negeri untuk memberhentikan wakil bupati agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan yang telah dilakukan oleh Kejati Jawa barat.” Tegasnya.(Ahmad f )
