Cirebon, bidikkriminalnews.co.id, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas pihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menegaskan, DPRD akan menggunakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk memperjuangkan kesejahteraan para buruh. Menurutnya, berbagai isu seperti rendahnya upah, jam kerja yang tidak sesuai aturan, hingga minimnya jaminan sosial bagi pekerja, masih menjadi persoalan mendasar yang perlu ditangani secara serius.
“Melalui fungsi dan kewenangan kami di DPRD, kami akan terus memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada buruh serta mendorong kerja-kerja konkret. Namun, perlu langkah gotong royong agar persoalan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan secara komprehensif,” ujar Sophi dalam audiensi dengan Aliansi Buruh Cirebon, Selasa (9/9/2025).
Senada dengan Sophi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori juga menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, legislatif, serta organisasi buruh. Ia menyatakan bahwa audiensi ini bukanlah yang pertama dan terakhir, melainkan bagian dari upaya jangka panjang dalam mencari solusi terbaik.
“Kami memandang perlu adanya forum yang berkelanjutan agar segala bentuk aspirasi dan permasalahan buruh bisa ditindaklanjuti secara cepat dan efektif,” tutur Hasan.
Perwakilan Aliansi Buruh Cirebon Asep menyampaikan, audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi buruh kepada para pemangku kebijakan.
Ia menekankan, isu utama yang dihadapi buruh saat ini mencakup tiga aspek fundamental, yaitu upah yang layak sesuai standar kebutuhan hidup layak (KHL), jam kerja yang manusiawi dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan oleh perusahaan.
“Kami mendorong DPRD untuk memastikan bahwa norma ketenagakerjaan benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan di Kabupaten Cirebon. Kami juga berharap DPRD mengeluarkan rekomendasi atas setiap kunjungan kerja mereka ke perusahaan-perusahaan,” jelas Asep.
Meski fokus pada perlindungan buruh, Aliansi Buruh Cirebon juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, Asep menegaskan bahwa iklim investasi yang baik tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja.
“Kami sepakat bahwa investasi perlu didorong, tetapi harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat penting agar pembangunan ekonomi juga membawa dampak positif bagi buruh,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan buruh dengan mendorong penyusunan regulasi daerah (Perda) yang berpihak pada buruh, melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, mengeluarkan rekomendasi formal hasil kunjungan kerja ke lapangan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Audiensi menjadi langkah awal yang positif untuk membuka ruang dialog yang lebih luas antara buruh dan DPRD. Keterlibatan aktif legislatif dalam isu ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil, manusiawi, dan sejahtera bagi seluruh pekerja di Kabupaten Cirebon. (Rafi).
