Cirebon, bidikkriminalnews.co.id, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cirebon pada Rabu (7/10/2025). Pertemuan ini menjadi wadah penyampaian aspirasi para guru madrasah, terutama dari lembaga pendidikan swasta, terkait peningkatan kesejahteraan dan pemerataan perhatian dari pemerintah.
Ketua PGM Indonesia Kabupaten Cirebon Idris menyampaikan, masih banyak ketimpangan yang dirasakan guru madrasah swasta, baik dari sisi kebijakan maupun kesejahteraan. “Kami mewakili guru-guru madrasah swasta di Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa masih banyak regulasi yang belum berpihak kepada kami. Pengangkatan ASN lebih banyak dari madrasah negeri, sedangkan madrasah swasta belum terakomodir,” ungkap Idris.
Idris menjelaskan, dari sekitar 7.900 guru madrasah di Kabupaten Cirebon, sekitar 6.000 di antaranya merupakan guru madrasah swasta yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal kesejahteraan dan dukungan pendanaan.
“Lebih dari 90 persen madrasah di Cirebon dikelola oleh yayasan swasta. Karena itu, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada mereka, termasuk alokasi anggaran untuk madrasah dan pesantren di daerah,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menyampaikan, apresiasi atas kedatangan PGM Indonesia dan menegaskan komitmen DPRD untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi para guru madrasah. Aspirasi itu akan dibahas melalui mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
“Kami memahami kondisi guru madrasah yang masih menghadapi kesenjangan kesejahteraan. Aspirasi ini akan kami komunikasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mudah-mudahan bisa kami bahas dalam RAPBD 2026,” ujar Sophi.
Sophi juga menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp85 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kesehatan.
“Kami memang sedang melakukan efisiensi besar-besaran, terutama untuk jalan dan kesehatan. Namun, bukan berarti aspirasi guru madrasah diabaikan. Kami akan mencari solusi terbaik agar kebutuhan mereka tetap mendapat perhatian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sophi menegaskan DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen menjadi penyambung lidah rakyat, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik madrasah.
“Kami ingin DPRD hadir dengan citra positif, benar-benar menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Aspirasi PGM ini akan kami kawal agar ada tindak lanjut yang nyata,” pungkasnya.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi antara PGM Indonesia Kabupaten Cirebon dan DPRD. Kedua pihak berkomitmen bekerja sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah di Kabupaten Cirebon.(***)
