bidikkriminalnews.co.id | Jakarta – Bupati Labuhanbatu, dr Hj. Maya Hasmita Sp.OG M.KM, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan
Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi bersama DPRD Labuhanbatu di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta.
Dalam paparannya, Bupati Labuhanbatu mengatakan, pengelolaan anggaran di daerah sering menjadi salah satu sektor yang rawan terjadi penyelewengan. Sebab, anggaran yang tidak transparan dan pengalokasian yang tidak sesuai prosedur menjadi potensi terjadinya korupsi.
Baca Juga : Pengedar Obat Tanpa Izin Asal Kecamatan Anjatan Berhasil Diamankan Satres Narkoba Polres Indramayu
“Penggunaan anggaran yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, hingga pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi peluang terjadinya korupsi,”katanya.
Disamping itu, Bupati Labuhanbatu turut menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas program pencegahan korupsi melalui sistem aplikasi terintegrasi Monitoring Center For Prevention (MCP), yang merupakan sarana untuk melakukan monitoring capaian upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola di seluruh pemerintah daerah.
Selaku kepala pemerintahan di daerah, katanya, indikator dan subindikator pada setiap area intervensi MCP akan dimanfaatkan untuk melihat kinerja dan kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi atau good governance.
“Kami menyadari di dalam pelaksanaan upaya pencegahan korupsi melalui MCP pada tahun tahun sebelumnya, masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu perbaiki,”katanya.
Baca Juga : Polresta Cirebon Ungkap 7 Kasus Narkoba dalam Sepekan, 9 Tersangka Diamankan
Untuk itu, sebagai langkah konkrit dalam memperbaiki pencegahan korupsi kedepannya, pemerintah daerah akan menyusun tim dan rencana aksi pencegahan korupsi daerah yang berfokus pada pemenuhan 8 fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2025.
Kemudian, memastikan implementasi dari rencana aksi yang disusun tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen saja, tetapi harus berdampak pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, terkhusus pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, dalam rencana aksi, memastikan seluruh program pengawasan reviu, evaluasi, audit, dan bentuk pengawasan lainnya yang dipersyaratkan dalam indikator indeks pencegahan korupsi di daerah terlaksana dengan optimal.
“Memantau dan memanfaatkan pengaduan masyarakat dan informasi sekecil apapun sebagai bahan pencegahan dini terhadap keluhan dan titik rawan penyimpangan yang menjadi isu berkembang di masyarakat,”katanya.
Guna berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah akan memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada sektor pelayanan publik, membuka seluas luasnya peran serta masyarakat.
“Secara tegas saya nyatakan komitmen dalam pencegahan korupsi dengan mengoptimalkan sumber dana yang cukup, sumber daya manusia, dan potensi daerah yang dimiliki untuk mewujudkan visi Labuhanbatu Cerdas dan Bersinar, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,”tegasnya.
Baca Juga : Wakil Bupati Labuhanbatu Bersama Mentri Agraria RI mengikuti Rakor di Aula Raja Inal Siregar Medan
Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama, dalam pencegahan korupsi dengan seluruh kepala daerah wilayah I yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga didampingi Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Sekdakab Labuhanbatu Hasan Heri Rambe, Inspektur Labuhanbatu, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda Labuhanbatu.(Julip Effendi)
