Cirebon, bidikkriminalnews.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menghadiri deklarasi bersama dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Cirebon 2025 yang bersih, berkualitas, dan berintegritas.
Deklarasi dan penandatanganan itu digelar di SMPN 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Rabu (11/6/2025). Dalam acara ini hadir pula Forkopimda dan sejumlah kepala sekolah se-Kabupaten Cirebon.
Dalam sambutannya, Sophi menekankan pentingnya peran sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa. Sophi merasa prihatin dengan maraknya kenakalan remaja, seperti keterlibatan anak-anak dalam geng motor yang menurutnya telah mencoreng nama baik Kabupaten Cirebon.
“Viralnya Kabupaten Cirebon itu bukan viral yang positif, melainkan negatif. Ini sangat disayangkan. Karena itu saya percaya kepada para kepala sekolah, baik SD maupun SMP, untuk mengambil peran penting dalam pembentukan karakter siswa,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu.
Sophi juga mendorong kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan inspiratif. Ia menyatakan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya dihormati, tetapi juga mampu menjadi teladan.
Lebih lanjut, Sophi berharap sekolah dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat sejak dini, tidak hanya fokus pada prestasi akademik semata. Ia mencontohkan pengalamannya saat masih kecil, ketika sang ibu yang merupakan kepala sekolah menerapkan kebijakan membawa bekal dari rumah untuk menghindari sampah plastik. Hal itu sebagai bagian dari pembelajaran karakter.
“Akademik penting, tapi jika tidak dibarengi dengan karakter yang baik, maka sia-sia. Jangan sampai anak-anak kita lebih hafal K-Pop dibanding budaya lokalnya sendiri. Ini tantangan kita bersama,” tegasnya.
Sophi juga mendorong agar muatan lokal seperti sejarah Kabupaten Cirebon dan pendidikan karakter dimasukkan dalam kurikulum sekolah, termasuk literasi digital untuk membentengi siswa dari dampak negatif media sosial dan teknologi.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron yang turut hadir menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 harus berjalan transparan dan adil tanpa diskriminasi. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip, pungutan liar, atau perlakuan istimewa terhadap siswa dari kalangan tertentu.
“Kita deklarasi bersama bahwa penerimaan siswa baru harus berjalan dengan baik, tanpa diskriminasi terhadap masyarakat, baik kaya, miskin, anak pejabat, semuanya sama. Tidak ada pungutan, tidak ada uang gedung, semuanya gratis,” kata Imron.
Acara deklarasi ini menjadi komitmen bersama seluruh pihak dalam menjaga integritas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, serta masyarakat diharapkan dapat bersinergi mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dan berkarakter.(Red/Rafi).
