Cirebon, bidikkriminalnews.co.id – Masalah pengemis di situs Makam Sunan Gunung Jati mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Cirebon. Dalam rangka menertibkannya, DPRD mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon segera membentuk tim ad hoc.
Ketua Komisi I Nurhayati menyebut, tim ad hoc nantinya berisi beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan SKPD terkait lainnya. “Yang diikutsertakan dalam tim adalah yang ada di sini. Satpol PP dilibatkan. Untuk penataan desa nanti dengan Disbudpar,” ujarnya dalam rapat Komisi I bersama sekda, Disbudpar, Satpol PP dan Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Selasa (3/6/2025).
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I Nova Fikrotushofiyah. Ia juga mendorong pembentukan tim ad hoc sebagai langkah konkret untuk menertibkan pengemis dan menata situs wisata religi Makam Sunan Gunung Jati.
“Rekomendasinya membentuk tim ad hoc. Tim ini nanti berkelanjutan. Pembentukan tim ad hoc harus dipercepat,” kata Nova.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai mengatakan, dalam persoalan penanganan pengemis ini sinergi memang sangat penting. Sebab masalahnya lintas sektoral.
Sunan Gunung jati merupakan destinasi wisata religi di Kabupaten Cirebon. Kalau ada penataan, Disbudpar penting dilibatkan. Selain itu, ia juga memandang betapa persoalan regulasi sangat penting. Baik dalam bentuk peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup).
“Kita juga perlu membangun pola komunikasi yang bagus. Kita perlu FGD. Dan, pemerintah daerah siap seandainya butuh ad hoc,” katanya.
Sebagaimana diketahui, masalah pengemis di situs Makam Sunan Gunung Jati menjadi masalah yang dilematis. Pertama, situs Makam Sunan Gunung Jati merupakan aset milik Keraton di Cirebon. Kedua, banyaknya pengemis juga menjadi cermin masalah sosial -masyarakat.
Karena itu, penanganan secara menyeluruh sangat diperlukan. Dalam jangka panjang, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon Ari mendorong perumusan regulasi yang tepat.
Berdasarkan data yang ia punya, di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati, masyarakat yang menjadi pengemis sekitar 30% dari total penduduk. “Untuk ini kami akan meminta bantuan Dinas Sosial (Dinsos). Apakah pengemis di sana sudah masuk data sosial atau belum,” kata Ari.
Berkenaan dengan regulasi penataan wisata, ia bersama Dibudpar sudah menyiapkan satu perda tentang pariwisata yang akan dibuatkan beberapa turunan perbupnya.
“Perbup terkait insfrastruktur pariwisata, investasi pariwisata, desa wisata hingga kelompok sadar wisata,” tuturnya.
Pembentukan tim ad hoc, penguatan regulasi dan tindakan-tindakan terukur yang dirumuskan diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengemis yang sering dikeluhkan mengganggu kenyamanan wisatawan yang datang ke Makam Sunan Gunung Jati.
Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan untuk forum group discussion (FGD) dan membahas pembentukan tim ad hoc. Ketika sudah dibentuk, di tahun pertama tim ad hoc akan didorong menyelesaikan masalah pengemis. Di tahun selanjutnya, tim ad hoc akan didorong untuk mendukung penataan wisata religi kelas internasional itu. (Red/Rafi)
